Blog ini ditulis oleh Yokbeth Felle, dengan kontribusi dari tim WITNESS Asia-Pasifik.<\/em><\/p>\n Read the English version here<\/a>.<\/p>\n Di seluruh Tanah Papua, perjuangan untuk keadilan terus berlangsung, namun sering dibungkam. Di tengah represi, upaya dokumentasi yang dipimpin oleh komunitas menjadi jalur penting untuk menjaga kebenaran, memori, dan perlawanan. Dari arsip yang tidak terpublikasi\u00a0 hingga pendokumentasian\u00a0 akar rumput, tulisan ini mengulas bagaimana komunitas Papua merebut kembali narasi mereka dan membangun alat untuk akuntabilitas jangka panjang. WITNESS telah mendukung upaya komunitas ini melalui pelatihan, penyediaan sumber daya, dan kolaborasi yang membantu mendokumentasikan narasi secara aman dan efektif.<\/span><\/em><\/p>\n Penghilangan nyawa, perampasan tanah, perusakan lingkungan, dan rasisme sistemik telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari di Tanah Papua\u2014salah satu wilayah yang paling termiliterisasi dan tertindas di Indonesia. Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terjadi secara luas: kebebasan pers diserang, akses internet sering dibatasi, dan jurnalis serta aktivis menghadapi intimidasi, penangkapan, hingga kekerasan. Ini bukanlah kejadian-kejadian yang tidak terhubung, melainkan bagian dari pola represi dan pengabaian negara yang terus-menerus.<\/span><\/p>\n Menghadapi berbagai pelanggaran ini, komunitas dan pejuang HAM di Papua menjadikan dokumentasi sebagai alat perlawanan sekaligus sarana bertahan hidup. Melalui kesaksian, rekaman aksi protes, atau arsip yang tidak terpublikasi, tindakan mengingat ini harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa kebenaran tetap hidup.<\/span><\/p>\n Unjuk rasa di Papua menuntut keadilan dan penghentian rasisme. Foto milik Yokbeth Felle | Tanggal dan lokasi tidak disebutkan.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n Sejak era Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dari tahun 1967 hingga 1998, Tanah Papua mengalami dekade kekerasan negara, represi, dan militerisasi. Warisan ini berlanjut hingga hari ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal yang dibentuk oleh aparat militer Orde Baru, yang pemerintahannya justru memperparah operasi militer di wilayah pegunungan tengah, menyebabkan pengungsian massal, trauma, dan pelanggaran HAM yang terus berlanjut. Dalam situasi ini, upaya dokumentasi, perlawanan, dan advokasi untuk keadilan menjadi semakin mendesak.<\/span><\/p>\n Sebagai respons atas kekerasan yang berlangsung selama puluhan tahun, lembaga-lembaga advokasi seperti <\/span>Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua<\/span><\/a>, <\/span>ELSHAM Papua (Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia Papua)<\/span><\/a>, dan <\/span>Justice, Peace and Integrity of Creation Ordo Fransiskan (JPIC OFM Papua)<\/span><\/a> didirikan untuk memberikan dukungan hukum dan kemanusiaan. Di samping upaya formal ini, komunitas di seluruh Papua juga turun ke jalan untuk memprotes, menyuarakan ketidakadilan, dan membagikan kesaksian mereka. Seiring dengan semakin mudahnya akses terhadap teknologi, terutama sejak awal tahun 2000-an, semakin banyak aktivis dan jurnalis yang menggunakan ponsel untuk mendokumentasikan kisah mereka, menyebarkan bukti kekerasan, dan menegaskan keberadaan mereka dalam catatan publik, seringkali dengan risiko besar.<\/span><\/p>\n Upaya paralel antara advokasi formal, perlawanan akar rumput, dan dokumentasi sehari-hari ini telah membentuk ekosistem yang kuat dan terus berkembang untuk penegakan kebenaran, ketahanan komunitas, dan memori kolektif di tengah upaya pembungkaman yang terus-menerus.<\/span><\/p>\n Sejak tahun 1999, JPIC OFM Papua secara konsisten mendokumentasikan pelanggaran HAM di Tanah Papua melalui laporan tahunan bertajuk <\/span>Memoria Passionis Di Papua<\/span><\/i><\/a>. Setiap edisi mengangkat tema yang berbeda, disesuaikan dengan situasi dan pelanggaran yang terjadi di tahun tersebut. Pada April 2025, JPIC OFM meluncurkan edisi ke-43 dengan judul <\/span>\u201c<\/span><\/i>Tong Bicara Tapi Tong Jalan Terus<\/span><\/i><\/a>\u201d<\/span><\/i>, sebuah refleksi kritis oleh enam penulis yang membahas situasi HAM, kondisi sosial-politik, dan realitas sosial-ekonomi Papua sepanjang tahun 2024. Dalam peluncurannya, dosen filsafat dan teologi dari STFT Fajar Timur Jayapura, Ignasius Ngar, menyatakan bahwa karya JPIC OFM merupakan upaya sadar dan penting untuk menjaga memori kolektif suatu bangsa yang kenyataan hidupnya jauh dari kata damai.<\/span><\/p>\n Pernyataan ini mengajak kita merenung lebih dalam: mengapa menjaga memori kolektif menjadi begitu penting dalam konteks Papua?<\/span><\/p>\n Infografik dari laporan Amnesty International berjudul \u201cDON\u2019T BOTHER, JUST LET HIM DIE (Jangan Pedulikan, Biarkan Saja Dia Mati)\u201d\u00a0 <\/em>menunjukkan kasus pelanggaran HAM di Papua (2010\u20132018), sebagian besar melibatkan aparat keamanan dan ditandai oleh impunitas yang meluas.<\/p>\n Merawat ingatan kolektif di Papua adalah hal vital di tengah represi politik dan penghapusan sejarah yang terus berlangsung. Orang Papua terus berjuang untuk penentuan nasib sendiri di bawah hubungan yang banyak dianggap kolonial dengan negara Indonesia. Kekerasan militer selama puluhan tahun telah menimbulkan trauma lintas generasi, sementara hilangnya tanah adat memutus ikatan budaya dan spiritual. Pendatang non-Papua kian mendominasi, sementara identitas asli Papua makin terpinggirkan. Rasisme sistemik terus merendahkan nilai hidup dan suara orang Papua. Dalam konteks ini, mendokumentasikan adalah bentuk perlawanan, untuk menyatakan: Kami ada. Ini terjadi. Dan dunia tak boleh berpaling.<\/span><\/p>\n Salah satu kasus yang menjadi simbol adalah insiden rasisme tahun 2019 terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, yang disebut \u201cmonyet\u201d dan diteriaki \u201cUsir orang Papua.\u201d Menurut data dari TAPOL, setidaknya 61 warga sipil terbunuh, termasuk 35 orang Papua\u201430 di antaranya karena luka tembak yang diduga dilakukan oleh aparat keamanan. Lebih dari 284 orang terluka, banyak yang tidak berani ke rumah sakit karena takut ditangkap. Sebanyak 22.800 orang mengungsi, termasuk lebih dari 11.000 dari Wamena dan 6.000 mahasiswa Papua yang kembali dari seluruh Indonesia. Penindasan ini juga menyebabkan 1.017 penangkapan, dengan 157 menjadi tahanan politik dan 22 orang didakwa makar.<\/span><\/p>\n \u201cSaya tahu saya punya hak hukum untuk menolak segala bentuk rasisme. Negara ini menyediakan ruang untuk belajar, dan saya telah mempelajari konstitusinya, slogannya, dan Pancasila. Tapi mengapa perjuangan saya untuk kesetaraan, kemanusiaan, keadilan sosial dan kebebasan justru dibalas dengan senjata dan penjara? Saya percaya bahwa hak untuk berbicara dan didengar adalah hak konstitusional dan hak asasi manusia. Saya menjalankan hak itu secara damai, tanpa merugikan siapapun. Saya percaya melawan rasisme adalah hak dan juga kewajiban bagi siapa pun yang peduli pada keadilan sosial dan HAM.\u201d \u2013 <\/span><\/i>Aktivis Papua (nama disamarkan)<\/span><\/p>\n<\/blockquote>\nMendesaknya Dokumentasi<\/b><\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/blog.witness.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Screenshot-2025-07-14-at-11.11.41.png?resize=960%2C661&ssl=1\")
<\/p>\nDari Protes Menjadi Bukti: Tumbuhnya Dokumentasi Berbasis Komunitas<\/b><\/h3>\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/blog.witness.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Screenshot-2025-07-14-at-11.20.06.png?resize=960%2C666&ssl=1\")
<\/h3>\nIngatan sebagai Perlawanan: Mengapa Kita Merekam<\/b><\/h3>\n
\n